FIFA menuduh UEFA melancarkan “kampanye disinformasi” terkait rencana penjualan saham kompetisi Piala Dunia yang kini sudah dibatalkan. Tuduhan itu muncul sebagai bantahan resmi FIFA atas langkah hukum UEFA di Amerika Serikat, yang meminta pengungkapan bukti dan dokumen dari FIFA. Dalam dokumen yang diajukan ke pengadilan, FIFA menegaskan bahwa sejumlah pernyataan UEFA tentang FIFA dan Presiden Gianni Infantino tidak berdasar.
Perseteruan ini menandai babak terbaru dari konflik terbuka antara dua induk organisasi sepak bola paling berpengaruh di dunia. UEFA sebelumnya mengancam akan mengajukan tuntutan pidana di Swiss, sehingga sengketa ini tidak lagi sekadar perdebatan kebijakan, melainkan berpotensi masuk ke ranah hukum. Bagi dunia sepak bola, benturan FIFA melawan UEFA ini penting karena menyangkut cara kompetisi paling bergengsi di planet ini dikelola dan siapa yang berhak mengambil keputusan atasnya.
FIFA Tuduh UEFA Sebar Informasi Menyesatkan
Dalam pengajuan di Southern District of Florida, FIFA menyatakan bahwa berkas UEFA memuat “banyak pernyataan palsu atau menyesatkan tentang FIFA dan Infantino”. FIFA secara tegas menolak tudingan bahwa presidennya berupaya mengambil keuntungan pribadi dari proposal tersebut. “Tanpa dasar apa pun, UEFA menyatakan bahwa Tuan Infantino berupaya mengambil keuntungan pribadi dari proposal FFE,” demikian bunyi pernyataan FIFA seperti dikutip dari dokumen pengadilan.
FIFA juga menegaskan bahwa tuduhan UEFA yang menyebut Infantino melanggar hukum atau prinsip etika “secara kategoris tidak berdasar”. Selain itu, FIFA menyebut berkas UEFA sebagai permintaan yang “terlalu luas secara menggelikan” dan menilai pengadilan di berbagai yurisdiksi telah menolak permohonan serupa. FIFA menilai permintaan tersebut tidak memiliki pijakan hukum yang kuat untuk dikabulkan.
Yang tak kalah keras, FIFA menuduh UEFA bertindak “dengan iktikad buruk dan untuk tujuan pelecehan”. FIFA pun secara eksplisit menyatakan menolak merilis bukti terkait rencana FFE dan meminta pengadilan menolak permohonan penemuan bukti dari UEFA. Sementara itu, BBC Sport telah menghubungi UEFA untuk meminta tanggapan atas pernyataan FIFA tersebut.
Duduk Perkara Skema FIFA Forward Enterprise
Akar persoalan ini adalah FIFA Forward Enterprise (FFE), sebuah proposal yang menawarkan penjualan saham Piala Dunia dan sejumlah kompetisi lain kepada investor swasta. Rencana tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak karena dianggap berpotensi mengubah cara pendapatan turnamen sepak bola terbesar dunia didistribusikan. Infantino sempat menghadapi seruan mundur, meski ia bersikeras bahwa proyek itu dimaksudkan untuk menghasilkan tambahan dana bagi perkembangan sepak bola.
UEFA bergerak lebih jauh dengan mengajukan berkas hukum di Amerika Serikat pada bulan lalu. Melalui berkas itu, UEFA meminta pengungkapan bukti dan dokumen dari FIFA, sekaligus memperingatkan kemungkinan mengajukan tuntutan pidana di Swiss. UEFA menuduh Infantino melakukan “pengelolaan yang buruk secara pidana” serta menyoal “harga di luar pasar yang diperoleh secara fraudulen atas nama dirinya untuk keuntungan pribadinya”.
Walaupun skema FFE kini telah dibatalkan, jejak persoalannya tidak ikut hilang begitu saja. Dokumen dan komunikasi seputar perumusan proposal itu justru menjadi rebutan kedua belah pihak di meja hijau. Sikap FIFA yang menolak membuka dokumen menunjukkan bahwa mereka memilih melawan permintaan itu secara hukum, bukan dengan cara transparansi terbuka.
Dampak bagi Infantino dan Hubungan FIFA-UEFA
UEFA selama ini memimpin gerakan pembangkangan terhadap Infantino, dan kini posisinya semakin terlihat sebagai penantang utama kepemimpinan FIFA. Tekanan terhadap Infantino tidak datang dari satu arah saja, karena ia menghadapi seruan mundur dari tiga konfederasi. Situasi ini menempatkan UEFA bukan hanya sebagai pengkritik kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang aktif menempuh jalur hukum untuk menguji kepemimpinan FIFA.
Pilihan FIFA untuk membalas dengan tuduhan kampanye disinformasi memperlihatkan strategi yang agresif. Alih-alih menenangkan situasi, langkah itu berpotensi memperlebar jurang antara FIFA dan UEFA di tengah berbagai agenda sepak bola yang seharusnya dibahas bersama. Ketegangan seperti ini biasanya berdampak pada negosiasi soal kalender kompetisi, distribusi pendapatan, hingga tata kelola turnamen internasional.
Bagi publik sepak bola, sengketa ini menyoroti persoalan yang lebih besar: seberapa terbuka organisasi pengelola olahraga terhadap pengawasan. Ketika sebuah rencana kontroversial dibatalkan tetapi dokumennya tertutup rapat, pertanyaan soal akuntabilitas justru semakin sulit dihindari. Wajar bila banyak pihak menilai penyelesaian terbaik adalah keterbukaan, bukan perpanjangan perdebatan di pengadilan.
Tekanan dari Federasi Anggota dan Seruan Transparansi
Tekanan juga datang dari dalam struktur FIFA sendiri. Ketua Football Association, Debbie Hewitt, yang juga menjabat sebagai wakil presiden FIFA, secara terbuka meminta Infantino merilis seluruh dokumen terkait rencana kontroversial tersebut. Ia turut menyerukan adanya peninjauan independen terhadap skema FFE. Permintaan seorang wakil presiden organisasi kepada atasannya sendiri menunjukkan bahwa ketidaksepahaman tidak hanya terjadi antarorganisasi, tetapi juga di dalam internal FIFA.
Sikap FIFA yang menolak membuka bukti mendapat sorotan tajam. BBC Sport melaporkan bahwa sejumlah sumber internal menilai, jika FIFA memang tidak menyembunyikan apa pun, seharusnya mereka mengungkapkan dokumen-dokumen itu dan mempercepat proses hukum. Pandangan tersebut menggambarkan bahwa ketertutupan justru memperkuat kecurigaan, terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan yang beredar.
UEFA belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan BBC Sport maupun atas pernyataan terbaru FIFA. Karena itu, arah perkembangan sengketa ini masih bergantung pada langkah hukum berikutnya di Amerika Serikat dan kemungkinan proses di Swiss. Bila gugatan terus berlanjut, dokumen yang selama ini tertutup berisiko terbuka melalui mekanisme pengadilan.
Peta Jalan Pemilihan FIFA 2027
Konflik ini berlangsung di tengah persiapan pemilihan kepemimpinan FIFA yang akan digelar pada Maret 2027. Infantino berencana mencalonkan diri untuk keempat kalinya, sementara para penentangnya memiliki waktu hingga 18 November untuk mencari kandidat alternatif. Artinya, setiap perkembangan dalam sengketa hukum ini berpotensi menjadi bahan kampanye bagi kedua kubu.
Bagi para penantang, isu transparansi dan dugaan pengelolaan yang buruk bisa menjadi senjata untuk menggoyang posisi Infantino. Sebaliknya, bagi kubu petahana, tuduhan UEFA yang dinilai tidak berdasar dapat dibingkai sebagai upaya politis untuk melemahkan kepemimpinan FIFA. Dinamika semacam ini membuat sengketa FFE bukan lagi perkara teknis bisnis, melainkan bagian dari pertarungan kekuasaan.
Hasil akhirnya akan ditentukan oleh kombinasi antara keputusan pengadilan, dukungan konfederasi, dan tekanan publik. Selama proses itu berjalan, citra FIFA sebagai pengelola sepak bola dunia akan terus diuji, terutama di mata federasi anggota yang menjadi pemilih dalam kongres nanti.
Kesimpulan
FIFA dan UEFA kini bersitegang di ruang pengadilan Amerika Serikat, dengan FIFA menuduh rivalnya menyebarkan kampanye disinformasi dan UEFA mendesak pembukaan dokumen skema FIFA Forward Enterprise. Inti persoalannya bukan hanya soal penjualan saham Piala Dunia yang sudah dibatalkan, tetapi juga soal transparansi dan akuntabilitas kepemimpinan Infantino. Sementara itu, gelaran pemilihan FIFA 2027 memberi bobot politik yang membuat setiap langkah hukum berpotensi berpengaruh besar.
Yang paling dinanti publik saat ini sederhana: apakah FIFA bersedia membuka dokumen yang diminta, atau memilih terus bersandar pada argumen hukum untuk menolaknya. Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan arah hubungan FIFA dan UEFA, sekaligus memberi gambaran seberapa terbuka organisasi ini terhadap pengawasan di masa depan.