Banding Manchester City menjadi sorotan setelah klub tersebut dinyatakan bersalah atas seluruh dakwaan terkait pelanggaran aturan finansial Premier League. Kota Manchester itu juga dinilai terbukti membuat “kontrak palsu” untuk menggelembungkan nilai kesepakatan sponsor hingga £830 juta pada periode musim 2009-10 sampai 2017-18. Kini, pertanyaan besarnya adalah apakah City benar-benar punya dasar kuat untuk membalikkan putusan tersebut.
Klub berpendapat mereka tidak bersalah dan mengklaim memiliki “bukti tak terbantahkan” bahwa putusan itu “mengandung kesalahan material yang jelas, baik dari sisi hukum, prinsip, maupun fakta, dan tidak aman”. Sejumlah pengacara terkemuka pun diminta pendapat oleh BBC Sport untuk menilai seberapa besar peluang City. Dari pandangan mereka, jalan yang harus ditempuh City tidaklah mulus dan penuh tantangan.
Manchester City Dinyatakan Bersalah atas Seluruh Dakwaan
Independent Commission yang menangani kasus ini memutuskan bahwa seluruh dakwaan pelanggaran aturan finansial Premier League terbukti. Dakwaan tersebut mencakup rentang waktu yang cukup panjang, yakni dari musim 2009-10 hingga 2017-18. Selain itu, komisi menilai City menciptakan “kontrak palsu” yang berfungsi menggelembungkan nilai kerja sama sponsor sebesar £830 juta.
Putusan ini menjadi salah satu yang paling serius dalam sejarah kompetisi sepak bola Inggris. Sebab, dakwaan tidak hanya menyangkut kesalahan administratif, melainkan dugaan rekayasa dokumen yang menyentuh cara klub melaporkan sumber pendanaannya. Bagi sebuah klub besar dengan ambisi bersaing di level tertinggi, temuan semacam ini menyangkut kredibilitas keuangan dan tata kelola organisasi.
City sendiri menolak keras kesimpulan komisi tersebut. Mereka menyatakan tidak bersalah atas semua tuduhan Premier League dan menegaskan punya materi bukti yang dianggap cukup untuk menggugurkan putusan.
Argumen Banding Manchester City: Dana Pemerintah atau Pemilik?
Dalam bandingnya, City akan berargumen bahwa pembayaran yang dipersoalkan sebenarnya dilakukan oleh pemerintah Uni Emirat Arab selaku pemegang saham dari pihak sponsor. Klub juga menyoroti adanya inkonsistensi dalam pertimbangan yang dibuat komisi. Dengan dasar itu, City berpendapat nilai sponsor yang tercatat adalah sah dan bukan hasil tambahan dana dari pemilik klub.
Inti perselisihan ini terletak pada siapa yang sesungguhnya menanggung beban pembayaran sponsor. Jika dana benar-benar berasal dari perusahaan sponsor sebagai pihak ketiga, maka nilainya dianggap wajar. Namun jika uang itu pada dasarnya mengalir dari pemilik klub melalui jalur sponsor, maka hal itu bisa dianggap sebagai upaya menyamarkan penyuntikan dana untuk memenuhi aturan finansial.
Perbedaan tafsir inilah yang menjadi medan tempur utama dalam proses banding. City ingin menegaskan bahwa apa yang disebut komisi sebagai rekayasa sebenarnya adalah transaksi sah yang melibatkan entitas pemerintah sebagai pemegang saham perusahaan sponsor.
Standar Hukum yang Harus Dipenuhi City
James Severn, anggota London Solicitor Litigation Association (LSLA) sekaligus Partner di Penningtons Manches Cooper, menjelaskan bahwa banding bukanlah sekadar kesempatan untuk meminta panel baru meninjau ulang vonis. Menurutnya, City harus mampu menunjukkan adanya kesalahan material dalam hal hukum, prinsip, atau fakta yang benar-benar memengaruhi keputusan komisi.
“City harus mengidentifikasi kesalahan material dalam hukum, prinsip, atau fakta, atau ketidakadilan prosedural yang serius, yang secara material memengaruhi keputusan komisi,” ujar Severn kepada BBC Sport.
Meski demikian, Severn menambahkan bahwa Dewan Banding memiliki kewenangan yang luas. Lembaga itu bisa mengabulkan atau menolak banding, mengubah putusan, atau mengeluarkan perintah lain yang dianggap sesuai. Artinya, secara teori masih ada ruang bagi City, tetapi ruang itu harus diisi dengan argumen hukum yang kuat, bukan sekadar klaim ketidakpuasan atas hasil.
Severn juga mengingatkan bahwa komisi diisi oleh hakim senior yang sudah pensiun serta barrister terkemuka. Mereka, katanya, menghabiskan karier untuk menafsirkan fakta rumit, menangani saksi, dan menimbang bobot bukti. Karena itu, menggugurkan pertimbangan mereka tidak bisa dilakukan dengan pendekatan asal-asalan.
Etihad Airways dan Dokumen Investigasi New York 2015
Etihad Airways, salah satu sponsor utama City yang berada di pusat kasus ini, sebelumnya pernah menyatakan bahwa pemerintah Abu Dhabi tidak membayar kerja sama sponsornya dengan Manchester City. Pernyataan itu tertuang dalam dokumen pengadilan sebagai bagian dari investigasi Amerika Serikat di New York pada 2015. City berargumen pernyataan tersebut tidak memuat konteks lengkap dan bukan bukti bahwa klub tidak konsisten dengan alat bukti yang ada.
Klub bersikeras bahwa dokumen-dokumen pemerintah sepenuhnya mendukung posisi mereka. Namun menurut Severn, jika dokumen itu sudah tersedia di hadapan komisi saat putusan diambil, nilainya dalam proses banding bisa sangat terbatas.
“Rekening bank, catatan pemerintah, dan dokumen pembayaran sezaman bisa menjadi bukti yang kuat jika membentuk jejak audit yang jelas, yang menunjukkan dana yang diperselisihkan berasal dari pemerintah Abu Dhabi dan bukan dari pemilik klub,” kata Severn. Ia menambahkan, jika bukti itu sudah ada di hadapan komisi namun komisi tetap menyimpulkan adanya rekayasa, City akan menghadapi perjuangan berat untuk membuktikan temuan tersebut salah secara material.
Tak lama sebelum banding City dikonfirmasi, Etihad Airways mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak pernah “diberi kesempatan oleh Premier League untuk diwakili, memberi informasi relevan, atau memastikan keakuratan dan keadilan informasi yang dijadikan rujukan”. Meski begitu, Severn menilai keluhan itu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya ketidakadilan prosedural. Etihad bukan pihak yang menjadi termohon dan kemungkinan besar tidak memiliki hak independen untuk ikut dalam proses, sementara bukti semacam itu sebenarnya bisa diajukan oleh salah satu pihak kepada komisi.
Bisakah City Membuktikan Kesalahan Fakta Material?
Salah satu pilar pembelaan City adalah argumen bahwa Independent Commission terlalu bergantung pada email yang diperoleh dari berkas Football Leaks. Jika City bisa menunjukkan bahwa komisi salah memahami email tersebut, mengabaikan konteks yang semestinya, atau sampai pada kesimpulan yang bertentangan dengan dokumen sezaman lainnya, hal itu berpotensi dikategorikan sebagai kesalahan fakta material.
Kesulitannya, menurut Severn, komisi telah mendengar keterangan saksi dan bukti dokumen yang sangat banyak, namun tetap sampai pada temuan serius soal rekayasa kesepakatan dan pendanaan pemilik yang disamarkan. Hal inilah yang membuat City harus bekerja ekstra keras untuk membuktikan bahwa pertimbangan komisi keliru secara mendasar.
Kieran Maguire, profesor keuangan sepak bola di University of Liverpool, menyebut komisi menilai “dokumen-dokumen itu diubah agar cocok dengan tuduhannya”. Ia menduga komisi menyimpulkan bahwa bukti dan kredibilitas saksi yang diajukan Manchester City lemah. Meski demikian, Maguire melihat ada satu celah yang mungkin diserang, yaitu persoalan komposisi komisi yang seluruh anggotanya dipilih Premier League dan bukan oleh City, sehingga klub dianggap sudah berada dalam posisi tidak menguntungkan sejak awal. Kendati demikian, ia menilai peluang itu “tampak sangat kecil”.
Strategi Hukum dan Kapan Hasilnya Diketahui
Untuk memperkuat langkahnya, Manchester City telah mendatangkan Mark Howard KC sebagai penasihat dalam proses banding. Sementara itu, Etihad Airways menggandeng firma hukum ternama Quinn Emanuel. Perekrutan jajaran pengacara ini menunjukkan bahwa City menyiapkan pertarungan hukum yang serius dan terencana.
Maguire menduga City akan menempuh pendekatan yang pernah digambarkan kepadanya sebagai cara “kekacauan dan kebisingan”. Maksudnya, mereka berupaya mendiskreditkan seluruh proses yang dijalankan komisi, bukan semata membantah bukti yang disajikan. Ia juga mengaku pernah melihat dokumen yang diajukan Abu Dhabi dalam kasus di New York dan menilai, dari sudut pandang akuntansi, dokumen itu bisa ditafsirkan dengan lebih dari satu cara.
Terkait waktu, peraturan Premier League menyatakan banding harus didengar dalam 12 minggu, atau paling lambat pada Malam Natal. Namun Severn mengingatkan bahwa mengingat skala dan kompleksitas proses ini, hasil akhirnya bisa jadi belum diketahui dalam waktu yang cukup lama. Dengan demikian, banding Manchester City berpotensi menjadi salah satu proses hukum paling panjang dalam sejarah sepak bola Inggris.
Secara keseluruhan, City memang memiliki sejumlah argumen untuk dibawa ke meja Dewan Banding, mulai dari tafsir atas aliran dana sponsor hingga dugaan kesalahan komisi dalam membaca email Football Leaks. Namun para ahli hukum menilai bahwa membalikkan putusan komisi merupakan pekerjaan yang sangat berat, terutama karena standar pembuktiannya menuntut adanya kesalahan material yang benar-benar memengaruhi keputusan. Selama hal itu belum bisa ditunjukkan secara meyakinkan, posisi City tetap berada di bawah tekanan.
Yang jelas, hasil dari banding ini bukan hanya menentukan nasib klub di meja hijau, tetapi juga bisa memengaruhi cara Premier League mengawasi keuangan klub-klub besar di masa depan. Sampai keputusan final keluar, semua pihak tampaknya masih harus bersabar menunggu babak berikutnya dari perseteruan hukum ini.